Anggota DPRD Padang Pertanyakan Penggunaan Pokir

Suasana rapat paripurna Anggota DPRD Kota Padang (foto Ist)

KABAR NOW - Padang, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Zulhardi Z.Latif mengaku kecewa atas banyaknya anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRd yang tidak terealisasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang. Bahkan anggaran yang menjadi program kerja dinas itu yang belum terlaksana mencapai Rp. 20,8 Miliar hingga Oktober 2017 ini.

Hal itu terungkap saat rapat kerja Komisi III bersama DPRKPP, kemarin di DPRD Padang. Zulhardi Z. Latif mencontohkan ada satu Pokirnya yang berada pada paket 9 No.17 yang berlokasi di RW 1 menuju RW 3 (dalam hal pengerasan jalan,red) di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji. Ini telah dimasukkan dan menjadi program di DPRKPP dan malah sudah ditenderkan.

"Namun dari hearing kita kemarin dikatakan untuk paket 9 No. 17 ini sudah dilaksanakan. Namun kenyataannya di lapangan tidak ada sama sekali. Jangankan satu truk, satu buah kerikil saja tidak sampai ke lokasi tersebut," ujar Zulhardi.

Dikatakan, dari temuan di lapangan, jelas tidak dikerjakan. Dia mempertanyakan kemana dibawanya, apakah ini dipindahkan ke tempat lain atau bagaimana. "Kalau dipindahkan ke lokasi lain, itu kan tidak masuk dalam perencanaan yang sudah dibahas dan ini sudah jelas OPD nya salah kenapa seenaknya memindahkan begitu saja tanpa persetujuan terlebih dahulu," tegas Zulhardi.

Apalagi sekarang, sambungnya, sudah e -planing. Jadi kegiatan atau program itu sesuai dengan yang telah diusulkan, dan tidak boleh naik di jalan. "Tidak boleh seenaknya saja jika dipindah-pindahkan. Apa yang telah disepakati dalam pembahasan, itu yang akan dilaksanakan, tidak seenaknya main pindahkan saja," katanya.

Zulhardi kembali menegaskan, kalau tidak dilaksanakan uangnya dikemanakan. Apakah dikembalikan? Jika iya, berarti program di paket 9 No 17 itu jelas belum dilaksanakan. "Kenapa dikatakan sudah dan ini jelas-jelas disampaikan dalam hearing Komisi III bersama empat OPD kemarin, yakni Dinas PU, DPRKPP, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan," sebutnya.

Menurutnya itu hanya baru satu paket nomor 9 saja yang baru ketahuan, sementara ada 1 hingga 13 paket. Juga diketahui, katanya di paket 11  juga terjadi gagal tender, sementara disana ada anggaran sekitar Rp2,8 miliar.

"Apa-apa saja pekerjaan yang ada di paket 11 ini. Apakah ada yang urgent yang betul perlu untuk masyarakat. Kenapa tidak dilaksanakan, kenapa gagal tender untuk paket 11 ini," katanya.

Zulhardi juga mengungkapkan untuk di bukan Oktober ini saja di DPRKPP sendiri itu sudah terjadi ada program yang tidak terlaksana Rp20,8 miliar. "Apalagi nanti di Desember 2017, itu bisa saja meningkat menjadi Rp.40 miliar yang tidak terselesaikan," ujarnya.

"Tentunya ini sangat kita sayangkan sekali. Sementara kita di DPRD telah menganggarkan dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Kenapa tidak bisa realisasikan, sementara masyarakat tentunya sudah berharap-harap seperti drainasenya untuk diperbaiki, Jalan lingkungan, betonisasi dan segala macamnya," sambungnya.

Dalam masalah ini, tambah Zulhardi, Komisi III meminta DPRKPP untuk segera menyerahkan seluruh daftar paket 1 sampai 13 tersebut untuk diawasi satu-persatu. Apakah kegiatan-kegiatan dalam paket-paket tersebut sudah dilaksanakan atau belum.

"Kita tidak mau dibohongi lagi seperti kejadian pada paket 9 No. 17  yang katanya sudah dilaksanakan namun nyatanya nihil. Ini hanya baru satu objek saja yang baru ketahuan. Bisa saja terjadi pada paket-paket yang lainnya, pada pokir-pokir anggota dewan yang lainnya yang anggarannya sudah masuk di OPD terkait," tegasnya.

Nantinya letak data dari paket-paket ini akan diserahkan pada anggota dewan di Dapil mereka masing-masing untuk melakukan pengecekan pada paket-paket ini, apakah sudah dikerjakan apa belum.

"Kita bukan saja mengawasi untuk pokir itu saja akan tetapi seluruh program Pemko yang bisa saja tergabung dalam paket 1 hingga 13 ini yang akan kita cek seluruhnya. Jadi saya harap OPD terkait jangan main-main untuk hal ini, karena ini adalah uang rakyat yang kita gunakan untuk bangunan Kota Padang agar lebih baik kedepannya," ungkap politisi Golkar itu.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana, DPRKPP diminta harus segera merealisasikan pengerjaan betonisasi jalan lingkung yang anggarannya dari pokir anggota dewan.

Ia melihat saat ini persoalan jalan melalui pokir dewan banyak yang belum tuntas dan selesai, sehingga kekecewaan warga terhadap anggota dewan muncul akibat persoalan ini. "Jangan kami yang jadi disalahkan dan menjadi kekecewaan masyarakat. Padahal kami sudah anggarkan. Kepada Pemko Padang melalui pihak terkait harus segera menyelesaikan hal ini," tegas Wahyu yang juga Ketua DPD Golkar Padang itu.

Sementara Kabid Perumahan DPRKPP Norman mengatakan, bahwa untuk paket-paket pengerjaan di DPRKPP masih ada yang sedang berjalan dan enam paket terkontrak pertama sudah selesai pengerjaannya. Untuk yang di Kelurahan Korong Gadang ia menyebutkan itu sudah selesai pelaksanaannya.

Sementara Silpa yang disebut sebesar Rp.20,8 miliar itu tambah Norman, bukanlah sebanyak itu. "Kemarin saat hearing itu hanya baru hitungan-hitungan kasarnya saja, tidak ada Silpa sebesar itu, " ungkapnya.(PALIMO)