Ternyata Ini Sumber PAD Terbesar Kota Padang Panjang

RSUD Padang Panjang (foto Yet)

PADANG PANJANG -Walikota Padang Panjang diwakili oleh Wakil Walikota Mawardi Sama menyampaikan Rancangan APBD Perubahan 2017 kepada DPRD setempat, Sabtu (12/8). Besar pendapatan direncanakan sekitar Rp612 miliar, belanja Rp758 miliar.

Artikel Lainnya

loading...

Terkait devisit anggaran RAPBD-P 2017 sekitar Rp150 miliar tadi, Wakil Walikota Mawardi menjelaskan dalam rapat pleno DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Novi Hendri itu, akan ditutup dengan sisa lebih anggaran (Silpa) APBD tahun 2016 lalu.        

Sementara itu di segi pendapatan, rencana pendapatan RAPBD-P 2017 Kota Padang Panjang berdasarkan berita terbaru dari pusat akan terjadi pemotongan subsidi sekitar satu persen (atau sekitar Rp6 miliar). Pemotongan ini juga terjadi pada daerah lain di tanah air.

Hal ini tentu akan berdampak pada rencana belanja yang sudah disusun sebelumnya dalam KUA & PPAS – APBD Perubahan 2017 sebesar Rp757,7 miliar. Solusinya Pemko bersama DPRD perlu mengevaluasi kembali rencana belanja di RAPBD Perubahan 2017.

Sedang kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp83,6 miliar, atau 13,66 % atas pendapatan RAPBD-P 2017 Rp 607 milyar. Ini tertinggi kedua di Sumbar, setelah Kota Padang yakni 20 %, sudah berada di posisi PAD viskal sedang (kontribusi PAD atas APBD 16-30 %).                   

Untuk diketahui, di tanah air kini sudah cukup banyak daerah mencapai PAD viskal sedang. Bahkan ada yang capai PAD viskal tinggi (kontribusi PAD atas APBD di atas 30 %), diantaranya Kabupaten Badung di Bali, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di Jawa Barat.

Badung, Bali pada 2016 pendapatan APBD Rp 3,7 T, dari PAD Rp 2,7 T. Tangsel pada 2017 ini pendapatan APBD Rp 3,2 T, dari PAD Rp 2,6 T. Badung yang berlimpah PAD itu bahkan bisa menyumbang dana relatif besar untuk membantu pembangunan daerah tetangganya. 

Kota Padang Panjang pada 2017 ini dengan target PAD Rp 83,6 milyar itu, sumber terbesar menurut Walikota adalah dari jasa layanan RSUD yakni Rp 42 milyar. Sisanya dari puluhan obyek pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan sah PAD lainnya.

Sementara itu belanja ditarget Rp 757,7 milyar, terbagi belanja tidak lansung (rutin) Rp 213,9 milyar, dan belanja lansung (pembangunan) Rp 544,3 milyar. Di belanja lansung terdapat beberapa terobosan, antaralain pembangunan pasar pusat, Islamic Centre, Rusunawa Unit-2, dan pendirian pabrik susu UHT.

Terkait rencana pendirian pabrik susu UHT (Ultra Hight Temprature) diajukan dengan anggaran sekitar Rp 800 juta pada pos Dinas Pertanian. Program ini adalah solusi atas persoalan klasik produk susu sapi perah di Padang Panjang yang hanya tahan satu-dua hari, karena diolah secara manual (direbus).

Karena itu produksi susu sapi perah Padang Panjang selama ini kerap bersisa di pasaran bila tidak cepat terjual, petani kerap rugi. Jika produksi susu sapi perah diolah lewat pabrik susu UHT, daya tahan bisa 6-8 bulan, masa pemasaran akan panjang, dan bisa dipasarkan ke provinsi lain di Sumatera ini.(yetti harni).  

Baca juga:

loading...