Menteri Larang Nonton Film G30S/PKI, Wako Padang Hanya Tersenyum

Mahyeldi (kanan)

PADANG – Polemik pemutaran film Gerakan 30 September (G 30 S) Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diapungkan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo terus berkembang.

Terakhir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia (RI) Muhadjir Effendy ikut melarang menonton film tersebut dengan melibatkan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Artikel Lainnya

loading...

“Film tersebut bukan konsumsi anak SD dan SMP. Itu sebabnya film tersebut dulunya diputar pukul 10.00 malam,” ujarnya usai kegiatan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) pada Megawati Soekarnoputri di Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu (27/9/2017).

Baca: Nobar Film G 30 S PKI Bikin Masyarakat Makin Penasaran

Terkait dengan adanya surat edaran Dinas Pendidikan Kota Padang, tentang diwajibkan siswa SD dan SMP menonton dan membuat resume, Muhadjir menegaskan akan memberikan sanksi jika surat edaran tersebut tidak ditarik.

Menyikapi pernyataan Mendikbud terhadap pelarangan tersebut, Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah hanya tersenyum. Menurutnya, jika menteri ingin melarang silahkan saja. Itu menurut Mahyeldi sah sah saja. Namun, menurut Mahyeldi pelarangan tidak bisa secara lisan atau titah raja semasa zaman kerajaan.

Baca: Lelang Perawan Hebohkan Dunia Maya

“Kalau Menteri ingin melarang, mestinya dilakukan secara tertulis. Minimal dalam bentuk surat edaran. Jadi tidak bisa secara pernyataan lisan saja,” usai Shalat Ashar di Masjid Balaikota, Aie Pacah, Padang, Kamis (28/9/2017).

Terkait rencana RT 04/RW 11 Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, yang juga akan melaksanakan nonton bareng, Mahyeldi ikut memberi dukungan. “Sangat bagus sekali, terutama untuk memperkuat silaturahim di komplek perumahan. Namun, sebaiknya tetap berkoordinasi dengan lurah, pemerintah kecamatan dan aparat terkait,” ujarnya. (Spirit Sumbar)

Baca: Alumni Harus Memberi Sumbangsih Terhadap Pembangunan

Baca juga:

loading...