72 Tahun Merdeka, Nagari Katiagan Tetap Merana

Nagari Katiagan dengan infrastruktur yang masih minim (foto Buyung)

PASAMAN BARAT - Miris memang 72 tahun merdeka namun di usianya Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Pasbar – Sumbar masih memiliki alat transportasi Ponton Ketertinggalan di Kenagarian Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Tidak hanya persoalan infrastruktur seperti alat transportasi jembatan penghubung, tapi juga minim sarana dan prasarana pendidikan.

Artikel Lainnya

loading...

Walinagari Katiagan Endang Putra mengatakan, daerahnya saat ini hanya punya 2 unit gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), 4 unit sekolah dasar (SD) dan satu unit SMP Negeri. "SMA kami belum punya, Sekolah-sekolah yang ada sekarang pun kondisi bangunannya sangat memperhatinkan," ungkapnya kepada Rombongan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat melakukan peninjauan ke daerah Terisolir di Pasbar, Sabtu lalu.

Endang menjelaskan, belum tersedianya SMA di disana menjadi penyebab putus sekolah bagi anak-anak Katiagan. Pasalnya untuk melanjutkan sekolah ketingkat SMA meraka harus menempuh jarak yang sangat jauh seperti daerah Tiku dan Simpang Empat.

"Dari sini keluar saja seperti ke Tiku dan Simpang Empat mencapai 60 kilometer menempuh jalan sempit berlobang serta melintas jalan perusahaan sawit," katanya.

Untuk pembangunan sekolah SMA, terangnya, pihak nagari dan tokoh masyarakat telah mempersiapkan lahan.

Ia mengatakan masyarakat saat ini masih menggunakan perahu atau dikenal masyarakat di daerah itu dengan nama ponton menggunakan tenaga manusia sebagai alat perlintasan aliran sungai sekitar 85 meter.

Ponton dengan ukuran sekitar 6x5 meter itu pun hanya bisa digunakan untuk melintaskan warga dan kendaraan roda dua. Menurutnya setiap harinya ratusan warga melakukan penyebarangan dengan dikendalikan oleh tiga orang petugas ponton.

Kondisi seperti ini sudah dirasakan puluhan tahun. Sebab ponton menjadi satu-satunya pilihan untuk sampai di Mandiangin dan Katiagan. Jika hujan, air sungai besar warga tidak bisa melakukan aktivitas.

Ia mengakui memang sebelumnya masyarakat jembatan darurat dengan panjang 180 meter dan lebar 1,8 meter namun saat ini jembatan tersebut sudah rusak. "Kami sangat mengharapkan adanya bantuan pemerintah baik pemda , pemda provinsi maupun pemerintah pusat untuk membangun jembatan yang permanen. Sebab dengan bentang sungai dan panjangnya akan memakan biaya yang tinggi,” katanya.

Nagari Katiagan terdiri dari dua kejorongan yakni Jorong Katiagan dan Jorong Mandiangin dengan jumlah penduduk 8000 orang.

Tercatat di Jorong Mandiangin terdapat 480 Kepala Keluarga dan Katiagan 200 KK. Lalu-lintas menggunakan ponton setiap harinya cukup tinggi karena selain masyarakat juga anak sekolah menggunakan ponton.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pasaman Barat, Etris Dsem mengatakan pada 2016 Jorong Katiagan memanfaatkan dana desa untuk melepaskan sejumlah daerah yang masih terisolasi namun tidak cukup dengan dana desa saja.

"Dana desa sangat bermanfaat bagi nagari atau desa untuk membangun infrastruktur yang masih tertinggal. Apalagi jika ditambah dengan dana nagari," katanya.

Menurutnya, secara geografis Nagari Katiagan sangat terisolasi karena akses menuju daerah seluas 19.600 hektare itu hanya bisa menggunakan perahu atau ponton karena dipisahkan oleh sungai besar.

Akibatnya, daerah yang memiliki sekitar 3.000 jiwa itu benar-benar terisolasi karena tidak bisa ditempuh menggunakan jalur darat. Apalagi, akses dari pusat pemerintahan Kecamatan Kinali sekitar 35 kilometer, jarak dari Ibukota Kabupaten di Simpang Empat sekitar 45 kilometer dan dari Ibukota Provinsi Sumbar 195 kilometer.

Perbaikan akses transportasi darat menuju daerah itu sangat dibutuhkan. Terutama akses jalan dan jembatan sebagai penghubung antara dua Kejorongan Katiagan dan Kejorongan Mandiangin. "Nagari Katiagan terdiri dari dua kejorongan yakni Katiagan dan Mandiangin. Namun selama ini akses transportasi hanya menggunakan perahu atau ponton," katanya.

Ia menyebutkan Nagari Katiagan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia itu 80 persen masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan, 10 persen sebagai wiraswasta, lima persen usaha perkebunan dan lima persen sebagai guru atau PNS.

Persoalannya lagi-lagi akses darat menuju daerah itu tidak ada. Sehingga daerah itu berstatus sebagai nagari terisolasi.

Selengkapnya di The Public Edisi 23, 22 - 28 Agustus 2017

Baca juga:

loading...